undang undang kepolisian 2002. 5. undang undang kepolisian 2002

Tribrata B. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 3 Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Surabaya:Laksbang Mediatma, hlm 6. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundanga-undangan. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. , 5. 23. VII/MPR/2000, Undang-undang No. Sekretaris Fraksi PPP RI Achmad Baidowi menyarankan agar ada revisi terbatas pada Undang-Undang Nomor 2. U. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang- Undang No. Hum. Pejabat Kepolisian Negara RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan. BAB I. I. 3Momo Kelana, Memahami Undang -Undang Kepolisian, Undang Undang No. (2) Badan Pengawasan Keuangan dan. Pertama, mendapatkanl egitimasi teoritiknya dalam kerangka Durkheimian ini, bahwa intinya kemandirian Polri – lepasnya Polisi dari ABRI – merupakan tuntutan deferensiasi structural itu. Pada tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah UU No. 1 Bandung. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Dengan diundangkannya Undang- undang No. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, d an penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengingat : 1. REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Oct 28, 2022 · Dasar hukum yang menjadi acuan diskresi kepolisian antara lain Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. pdf/1. 2 TAHUN 2002) BAB III hlm 8 penerbit sinar grafika cetakan ke 3 ,2009. penyidikan. Implikasi dari UU No mor 2 Tahun 2002 tentang Polri terhadap fungsi tugas k epolisian tidak sebaik yang terdapat dalam berbagai rumusan yang terdapat dalam substansi Undang-Undang tersebut, tetapi sangat banyak dipengaruhi berbagai persoalan politik dan sosial, karena banyak kalangan beranggapan bahwa kewenangan yang. 4 Oleh karena 1 Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang. 1/8/2002. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Menyelenggarakan segala kegiatan, terutama dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: “ a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang. 2. 33 Tahun 1999. Lebih dijabarkan lagi. Pasal 15 UU Kepolisian, Kepolisian Berwenang. 5. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa :kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. kepri. Dokumen UU 3/2002 ini mengatur pertahanan negara Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG NO. 5. Ditetapkan 8 Januari 2002 Ditetapkan 8 Jan 2002. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. Tasaripa, Kasman. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI Nomor :. Ketegori. 2 Nasional Indonesia. Batasan Diskresi Kepolisian Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 1. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 8 Januari 2002; - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku - Undang-Undang ini terdiri dari 9 Bab dan 45 Pasal - Penjelasan 16 hlm. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik; Mengingat : 1. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat. Pejabat Polri. E. Tugas Kepolisian Dalam Proses Penyidikan. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Mengingat : 1. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Serta. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN. Johnson Rajagukguk, S. Tribratanews. Mengingat 1. 29 April 2002. Dalam bidang proses pidana, polisi memiliki kewenangan untuk: Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Download citation file:2. Merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”),. NOMOR 3 TAHUN 2002 . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud. BAB I KETENTUAN. 1997/ No. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di. Tugas Pokok Kepolisian. 2 Th. MH selaku pembimbing I. undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dalam Undang-undang tersebut lembaga kepolisian diposisikan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Article - Fungsi Kepolisian Pasal 2 dalam UU ini disebutkan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian penjabaran tugas dan wewenang kepolisian Indonesia yang menarik untuk Anda. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Batasan diskresi Kepolisian berdasarkan Kepentingan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia mem ’peroleh amanat dari unda ’ng-undang selaku alat ne ’gara yang bertugas me ’ melihara kamtibmas, menegRANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pengarah : K. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya. Dalam pasal 13 Undang-undang No. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Kejaksaan Republik Indonesia dalam UUD NRI 1945 memiliki fungsi yang berkaitan erat dengan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masayarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menjamin dan mengatur bentuk – bentuk pemolisian, dengan metoda community policing, meskipun Polri masih mengalami hambatan dari pihak – pihak yang mempunyai kepentingan atau pun intervensi politik dalam penegakan hukum yang dijalankannya. polri. Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis, Pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi. A. Pidana dan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikKEPOLISIAN OLEH ANGGOTA POLRI DITINJAU DARI . 3Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Reupload Via : Peran fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. 928. 500. A. (Kepala Badan Keahlian DPR RI). melakukan penangkapan, penahanan,. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. C. Soal-Soal UU Kepolisian. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. II/No. Menegakkan hukum c. C. Rp88. Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No. 2002 tentang Polri, dimana di dalam Undang-Undang dimaksud lembaga kepolisiandiposisikan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. Jawaban: D 24. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak. Harga Rata-Rata Pasaran uu kepolisian di Indonesia. B. Tugas dan Fungsi Satuan Pengamanan (Satpam) Pertama-tama, perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”) pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemolisian Masyarakat; Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianPasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara. Pengertian Kepolisian Pengertian kepolisian dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan antara lain: a. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Silahkan download Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2022 melalui link di bawah ini: Download PDF (237. menggunakan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007. Ini artinya, Polri berwenang untuk bertindak sebagai. METADATA PERATURAN. Secara resmi Negara mengatur wewenang dan tugas pokok Polri sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002, pasal 13, bahwa Polri mempunyai tugas pokok menjaga keamanan dan. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1997. Dasar Hukum. 3. 3. Proses pembentukan Undang Undang No. polri. Undang-Undang tentang Kepolisian yaitu untuk mengetahui: 1. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik. Polisi 110 sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi kondisi dan teknologi sehingga perlu diganti;. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN. 2 tahun 20002 adalah sebagai berikut: a. Penerapan Diskresi Kepolisian di Wilayah Hukum Polsek Cibeunying Kaler . bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Ibu Lisnawaty W. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. 2. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. SINOPSIS PERPRES NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL. Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. 1. Disamping itu adanya beberapa instrumen hukum yang sebelum lahirnya Undang-undang No. Kembali ke Deksripsi Regulasi. Undang - Undang Nomor 14. Daftar. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Kepolisian. UMUM. Pasal 13. Disebut jelas sebagai LNS yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada. Dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 ini yang dimaksud dengan: Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai. 22. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI (selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian) maka semakin tegas diatur tentang peranan Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. kepri. Pasal 15 ayat 1, berbunyi : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a. _____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. Peraturan Pemerintah ini ada untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. BN = Berita Negara. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. PERTAHANAN NEGARA . Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian di Indonesia . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik. MH Selaku pembimbing II. Dalam pasal 13 jo. 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meganalisisi aturan dan pelaksanaan, kendala serta upaya dalam diskresi yang dilaksanakan kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang. 2 Th. Mengenai tugas yang harus dilakukan oleh Polri, dalam. 16 Tahun 2018, kepolisian yang tertuang Pasal 13 Undang-Undang No. Menimbang : a.